Konflik Dalam Pengembangan Ekowisata Di Pantai Batu Bengkung, Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Jawa Timur

Abstract

Pada konflik-konflik sumberdaya alam, faktor-faktor yang mempengaruhi itu antara lain terdiri dari (1) masalah hubungan antar manusia,(2) masalah kepentingan, (3) masalah perbedaan (Data), (4) masalah struktur. Secara terpisah keempat factor tersebut juga merupakan konflik sendiri. Konflik dapat berwujud sebagai (1) konflik tertutup/ laten, (2) konflik mencuat/ emerging, (3) konflik terbuka/ manifest. Konflik dalam Pengembangan Ekowisata dapat terjadi dimana saja dan dengan siapa saja, dalam penelitian ini kawasan yang diamati sebagai tempat penelitian adalah Pantai Batu Bengkung, kawasan Pantai tersebut telah banyak menarik wisatawan secara cepat sehingga dilakukanlah pengembangan ekowisata yang diselenggarakannya sejak tahun 2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sumber-sumber konflik dalam pengembangan sumberdaya alam diwilayah Pantai Batu Bengkung, serta penyelesaian konflik secara social.Penelitian Ini dilakukan di Pantai Batu Begkung, Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten malang, mulai bulan Juni sampai Juli 2015. Metode penelitian yang digunakanya yaitu metode Penelitian Kualitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan snowball sampling. Pengambilan data dilakukan dengan melihat keadaan sekitar dan hubungan antar masyarakat, wawancara mendalam terhadap informan, serta dokumentasi data-data pendukung penelitian. Analisis yang digunakan yaitu model Miles and Huberman. Aktivitas Penelitian ini menggunakan model reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data. Pada penelitian ini diketahui Berawal dari perbedaan Budaya cara berfikir dan berpendapat dalam pengembangan pantai ini, perbedaan Budaya juga menjadi salah satu persoalan dalam konflik ini. Masyarakat pesanggeman yang berasal dari budaya jawa, sedangkan pihak LMDH dari turunan budaya Madura, pihak LMDH lebih mengutamakan warga yang berstatus turunan Madura untuk dijadikan pengurus maupun pengelola kawasan Batu Bengkung. Oleh sebab itu pergerakan masyarakat pesanggeman dibatasi atau tertindas oleh pihak LMDH karena adanya kepentingan antar budaya. Jenis konflik ini masih tergolong tertutup yang dikarenakan kedua belah pihak tidak ada kontak fisik maupun isu-isu permasalahan yang timbul ke permukaan. Penyelesaian konflik dalam pengembagan pantai Batu Bengkung antara masyarakat pesanggem dan LMDH perludilakukan sebuah penyelesaian. Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua belah pihak ditemukan bahwa banyak masalah yang terjadi disebabkan oleh ketidak sepemahaman dalam berfikir. Dimana pihak LMDH telah memberikan lahan untuk membuka usaha di pantai itu, akan tetapi pihak masyarakat pesanggeman tidak ingin mengerjakan pekerjaan lain. Pada penelitian ini saran yang dapat diberikan adalah Masyarakat persanggem diarahkan untuk melakukan kegiatan yang menguntungkan baginya meski tidak merubah status sebagai petani, Dan juga nelayan. Sebaiknya LMDH dapat melakukan tugas sebagai pembuat kebijakan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat pesanggeman dan juga masyarakat sekitar, melihat peraturan yang dibua toleh LMDH masih banyak yang harus dibenah. Diharapkan dalam membuat peraturan tidak merugikan orang lain agar dalam proses pengembangan berjalan dengan baik